MATACYBER.COM | PANDEGLANG – Milenial Peduli Pandeglang (MPP) bersama Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (DPW JPMI) Banten menggelar diskusi publik di Caffe Kopi Bakar Pak Endut pada Senin, 17 Februari 2025, untuk membahas persoalan penting terkait Kejaksaan Republik Indonesia.
Diskusi ini dilatarbelakangi oleh kajian dan temuan mengenai persoalan di Kejaksaan, dengan fokus utama pada dugaan tumpang tindih kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah hak imunitas Kejaksaan yang termuat dalam regulasi tersebut, yang dinilai berbenturan dengan prinsip kesetaraan kewenangan antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidang hukum dan aktivisme yang memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika politik hukum serta peran Kejaksaan dalam sistem hukum Indonesia. Para narasumber tersebut antara lain, Prof. Assoc. Dr. Kiswanto, S.H., S.E., S.Pd., M.H., M.A.P., Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar, Masnun Kurniawan, S.H., M.H., praktisi hukum, Ahmad Syafaat, Direktur Milenial Pandeglang Peduli dan Entis Sumantri, aktivis Pandeglang.
Selain narasumber utama, acara ini juga dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan seperti Cipayung Plus, BEM Pandeglang, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kehadiran mereka memberikan perspektif yang lebih luas dalam membahas isu-isu penting terkait kewenangan Kejaksaan.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyoroti bagaimana politik hukum dapat memperkuat kewenangan Kejaksaan tanpa mengorbankan prinsip independensi. Mereka juga membahas potensi intervensi dari berbagai pihak yang dapat menghambat kinerja Kejaksaan dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.
Prof. Assoc. Dr. Kiswanto menegaskan pentingnya regulasi yang jelas serta dukungan akademik guna memperkuat institusi Kejaksaan. Sementara itu, Masnun Kurniawan mengangkat tantangan yang dihadapi Kejaksaan dalam praktik hukum sehari-hari, termasuk tekanan politik dan birokrasi yang sering menghambat penegakan hukum.
Ahmad Syafaat dan Entis Sumantri menyoroti pentingnya peran masyarakat, terutama generasi muda, dalam mengawal independensi Kejaksaan agar tetap bekerja berdasarkan prinsip keadilan. Mereka menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi publik adalah kunci untuk menjaga integritas institusi hukum.
Dalam diskusi tersebut, muncul kekhawatiran bahwa hukum saat ini seolah dijadikan alat kepentingan politik, bukan instrumen keadilan yang berpijak pada fakta dan data. Seharusnya, hukum menjadi panglima tertinggi di negeri ini, bukan alat kekuasaan. Namun, ada dugaan bahwa Kejaksaan kini lebih condong menjadi alat kekuasaan, bukan representasi dari supremasi hukum yang dijalankan hakim secara independen.
Melalui diskusi publik ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai persoalan hukum, khususnya mengenai peran dan kewenangan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, yang seharusnya memiliki kewenangan yang setara, bukan sebaliknya. (*/Red)