MATACYBER.COM | CILEGON— Sejumlah elemen masyarakat di Kota Cilegon yang tergabung dalam Forum Peduli Cilegon (FPC) berkumpul membahas polemik terkait defisit anggaran di Pemkot Cilegon pada akhir tahun 2024 ini. di Krakatau Jungle, Selasa (31/12/2024) sore.
Hal ini berangkat dari keprihatinan FPC akan kabar soal defisit anggaran yang berdampak luas pada masyarakat dan berjalannya pembangunan di Kota Cilegon ke depan.
"Jelas kami prihatin dengar info bahwa banyak kegiatan di OPD-OPD di Pemkot Cilegon yang belum dibayarkan, termasuk honor guru madrasah dan RT/RW,. Hal ini diduga karena adanya defisit anggaran hingga mencapai Rp 130 miliar lebih pada kas daerah atau APBD Kota Cilegon yang baru terungkap di penghujung tahun ini," kata Ketua FPC, Haji Rebudin.
Berawal dari persoalan tersebut, tokoh atau mantan Anggota DPRD Kota Cilegon ini menjelaskan terbentuknya dan tujuan wadah FPC. Di mana berkumpulnya elemen masyarakat dari berbagai unsur Ormas dan Organisasi lainnya yang terpanggil untuk mengawal apa penyebab dan ke mana dana APBD Kota Cilegon Tahun 2024 yang tidak mampu membayar tagihan dan honor, karena hal itu dianggap tidak sinkron pada saat ditetapkan hingga realisasi.
"Untuk itulah karena kami prihatin, kami berkumpul ada Kang Haji Rufaji dari HNSI, Kang Nur Arifin, ada Kang Haji Maman, ada Kang Toing, ada Kang Indan, ada Kang Ari Dumung, Kang Agus dan sebagainya. Siap untuk mengawal ini agar BPK melakukan audit, termasuk ke pihak penegak hukum," jelasnya.
"Hal ini agar terjadinya transisi kepemimpinan di Kota Cilegon pada awal tahun 2025 nanti, tidak membebani pemimpin kita yang baru Pak Haji Robinsar karena diwarisi hutang oleh yang mimpin sekarang. Kalau perlu nanti kita minta agar DPRD Kota Cilegon tidak menyetujui laporan keuangan," sambungnya.
Wakil Ketua FPC, Haji Rufaji menambahkan bahwa pihaknya yang mengaku miris, meminta kepada Pemkot Cilegon khsusunya Walikota yang menjabat saat ini bertanggung jawab. Sehingga berdampak terhadap masyarakat.
"Jelas Pemkot Cilegon dalam hal ini walikota harus bertanggung jawab. Banyak pengusaha lokal yang tidak mendapat bayaran meski pekerjaan sudah selesai 100 persen. Intinya harus dibayarkan secepatnya, Pemkot Cilegon wajib tanggung jawab," tegasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris FPC, Haji Maman yang menyatakan pihaknya akan serius mengawal persoalan warisan utang yang akan sangat berpotensi membebani Walikota Cilegon yang baru.
"Kami akan coba infentarisir agar langkah kita sesuai data, kami akan cek semua, di OPD mana saja pekerjaan proyek yang belum dibayar, berapa nilainya? Termasuk dengan honor guru dan RT RW yang belum terbayar hingga saat menjelang pergantian tahun," ujarnya.
"Langkah-langkah yang akan kami lakukan hearing ke DPRD untuk memanggil semua OPD dan mendata jumlah pembayaran yang belum dibayarkan oleh Pemkot Cilegon di tahun ini. Termasuk walikota Cilegon sekarang harus dipanggil kenapa bisa terjadi gagal bayar ? Dan tentunya kami akan desak agar bertanggung jawab," sambungnya.
Sedangkan Pengurus FPC lainnya, Nur Arifin menambahkan soal keprihatinannya terhadap masyarakat Kota Cilegon yang dirugikan dengan belum dan tidak dibayarkannya tagihan dan honor.
"Jangan cuma bisa pencitraan dan penghargaan saja yang dibanggakan, tapi faktanya terungkap diakhir tahun ini, banyak masyarakat yang dirugikan. Kasihan guru madrasah dan RT RW yang belum menerima honor, apakah tahun depan masih bisa dibayar termasuk iklan di media?," bebernya.
"Dan pengusaha lokal yang mengerjakan proyek kasihan, bisa jadi punya beban hutang ke toko material, ke pekerja, bisa ikut terlilit utang, apalagi kalau modalnya dapat pinjam," tandasnya.
