 |
| Foto: Ipan, aktivis sosial dari Kelurahan Jombang Wetan dan tergabung dalam LSM Gapura Banten saat berada di lokasi proyek taman kodok Cilegon. |
MATACYBER.COM | CILEGON – Proyek pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah Jombang tengah mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan.
Ipan, seorang aktivis sosial yang berasal dari Kelurahan Jombang Wetan dan kini tergabung dalam LSM Gapura Banten, menyoroti sejumlah masalah yang terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Dalam pernyataannya, Ipan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kualitas dan efektivitas proyek-proyek, termasuk pembangunan Taman Kodok, peningkatan jalan Pangeran Jayakarta dan Sastradikarta, serta pembangunan Kantor Dinas Sosial dan Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Proyek-proyek ini seharusnya menjadi langkah positif untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik di Jombang. Namun, kami menemukan sejumlah masalah di lapangan,” kata Ipan saat meninjau lokasi proyek pada Jum’at (25/10/2014).
Ipan menegaskan bahwa beberapa kegiatan proyek tampak tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Ia merujuk pada ketidaksesuaian antara material yang digunakan dengan rincian yang tertera dalam dokumen anggaran yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum.
“Kami mendapati beberapa material tidak sesuai dengan apa yang tertera di dokumen. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang akuntabilitas penggunaan anggaran,” tambahnya.
Sebagai seorang aktivis yang aktif dalam berbagai organisasi masyarakat, Ipan mengajak warga untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan proyek agar terhindar dari penyimpangan.
"Transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting. Masyarakat harus tahu ke mana dana publik digunakan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cilegon merespons pernyataan Ipan dengan berjanji akan melakukan evaluasi dan pemantauan lebih lanjut terhadap proyek-proyek yang sedang berlangsung.
“Kami menghargai masukan dari masyarakat dan para aktivis. Ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan memastikan bahwa proyek dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Dengan adanya perhatian publik terhadap proyek-proyek ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Jombang akan lebih transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (Hendra/Red)
