 |
| Foto: Mahfud, seorang pengusaha dari Grogol, Kota Cilegon. |
MATACYBER.COM | CILEGON – Dikabarkan salah satu kandidat Ketua Kadin Kota Cilegon tengah mengalami masalah serius. Kandidat tersebut berpotensi dicabut dari pencalonan, bahkan keanggotaannya di Kadin, karena AS diduga terlibat dalam kasus hukum berupa pemerasan dan tindakan premanisme. Situasi ini memerlukan sikap tegas dari Kadin Provinsi Banten.
Berita mengenai dugaan pemerasan dan premanisme ini menimbulkan keprihatinan di kalangan pengusaha dan pelaku industri.
Mahfud, seorang pengusaha dari Grogol, Cilegon, menyayangkan tindakan di luar kebiasaan dan etika bisnis seperti pemerasan, yang merusak citra seorang pengusaha, terlebih bagi calon Ketua Kadin yang seharusnya mengayomi dan mendukung pengusaha lain agar tercipta kenyamanan dan dukungan dalam dunia usaha. Sayangnya, AS justru bertindak sebaliknya.
Menurutnya, kasus ini menunjukkan bahwa AS belum profesional dalam bertindak, khususnya terkait tata niaga usaha. Sebagai tokoh potensial, ia seharusnya menjadi teladan, bukan malah mencoreng nama baik. Kabar mengenai kasus ini sudah tersebar di berbagai media dan didengar oleh Kadin Provinsi Banten. Ada kemungkinan upaya mediasi atau win-win solution sedang dipertimbangkan, tetapi kasus ini juga berpotensi berujung pada pencabutan keanggotaan AS karena pelanggaran etika bisnis.
"Kami sangat miris dan khawatir mendengar hal ini," ungkap Mahfud. Jum'at (25/10/2024).
Ia menyatakan bahwa kejadian seperti ini sering terjadi karena adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan Kadin, dan hal tersebut merusak iklim usaha yang sehat.
Mahfud juga menekankan bahwa AS harus bertanggung jawab atas tindakannya, baik secara pribadi maupun kelembagaan.
"AS seharusnya menjadi contoh yang baik, bukan malah sebaliknya," ujarnya.
Selain itu, Mahfud mendesak agar AS mundur dari pencalonan dan fokus menyelesaikan kasus hukumnya.
"Kadin Cilegon harus steril dari orang-orang seperti itu. Saya rasa Kadin Banten harus tegas menangani masalah ini karena mencederai kepercayaan industri dan berdampak buruk bagi pengusaha lokal yang bekerja dengan benar dan profesional," tegas Mahfud.
(*/Red)
