MATACYBER.COM | SERANG - Musa Weliansyah Anggota DPRD Banten dari Partai Persatuan Pembangunan menantang kadis PUPR Arlan Marjan untuk duduk bareng berdiskusi diruang publik terkait beberapa pekerjaan jalan E-katalog di PUPR tahun anggaran 2024 yang diduga bermasalah.
Hal ini disampaikan Musa pada (1/10/2024) melalui pesan Whatsap, Jadi bukan nunggu dipanggil resmi oleh lembaga DPRD kata Musa, mengingat yang bisa memanggil itu adalah ketua DPRD defenitif dan harus sudah terbentuknya AKD, sementara saat ini belum ada pelantikan pimpinan DPRD dan belum terbentuk Alat Kelengkapan Dewan namun tugas saya sebagai anggota DPRD sudah melekat per 2 September 2024 artinya saya memiliki hak untuk melakukan pengawasan (controlling) terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Terkait polemik dua Proyek strategis di kabupaten Lebak yaitu pembangunan jalan provinsi Cikumpay-Ciparay dan Simpang-beyeh itu persoalan Label prodak beton yang digunakan tidak sesuai dengan yang ada pada etalase produk e-Katalog LKPP.
Perlu saya tegaskan syarat memasukan suatu prodak dalam etalase E-katalog itu sudah cukup jelas didalam peraturan LKPP Nomor 122 tahun 2022 semua bisa membacanya, dan prodak apapun yang tidak memiliki legal standing atau ilegal tidak bisa dimasukan pada etalase produk e-Katalog LKPP.
Artinya jelas ketika PPK di PUPR Banten memilih salah satu produk beton pada etalase e-Katalog LKPP yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan jasa konstruksi tentunya harus terpenuhinya sarat yang telah ditentukan dan surat pesanan itu pasti mencantumkan Spesifikasi, Merek produk/label dan legalitasnya sesuai dengan yang ada pada etalase produk E-Katalog LKPP.
"Saya kira sederhana persoalnya jika Kadis PUPR Banten bisa memberikan jawaban yang logis, apa regulasinya kalau penyedia jasa konstruksi yang telah menerima pesanan dari PPK/PP untuk menyediakan suatu produk yang sudah ada di etalase e-Katalog LKPP dan sudah disepakati didalam kontrak boleh menggantinya dengan prodak lain atau merubah nama prodak/label pada Etalase produk e-Katalog LKPP," Terang Musa
Hal ini terjadi pada beberapa kegiatan belanja E-Katalog di Provinsi Banten yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2024.
"Saya kira sangat keliru pak Arlan (Kadis PUPR) ini yang mengatakan tidak ada masalah dalam proses pengadaan beton pada dua kegiatan pembangunan jalan tersebut yang tidak sesuai dengan etalase produk LKPP yang ada di PT. Wukir Kencana serta PT. Lambo Ulina yaitu SCG Readymix Indonesia," ungkapnya.
Lebih lanjut menurut legislator mantan Ketua Umum LSM GKPP BANTEN bahwa kebijakan Gubernur Banten dan dinas PUPR terlalu ekstrim jika nilai paket pekerjaan anggaran Rp. 87,6 Miliyar melalui belanja e-Katalog karena ini membuka lebar-lebar potensi KKN di pemerintahan provinsi Banten, ketika prodak yang dipesan tidak sesuai dengan etalase produk E-katalog LKPP beda label dan beda legalitas KPA, PPK/PP tidak bertindak tetap menerima bahkan terkesan melindunginya.
Apakah itu bukan sebuah pelanggaran, adanya indikasi KKN dan diduga cawe-cawe bukankah produk yang dipesan harus memiliki legal standing seperti Izin Oprasional concrete Betching plant yang di dalamnya terdapat izin lingkungan, izin mendirikan prasarana, persetujuan tetangga, surat keterangan tata ruang dll.
Sementara dua Bctching Plant penyuplai beton yaitu PT. Beton Bintang Selatan yang berlokasi di Kecamatan Cihara dan PT. Karya Sejati Readymix yang berlokasi di kecamatan Panggarangan Kab. Lebak belum mengantingi izin operasional alias ilegal.
Kedua betching plant ilegal tersebut adalah pemasok beton kepada PT. Wukir Kencana selalu pelaksanaan pembangunan Rekontruksi Jalan simpang-beyeh Rp. 17,4 M dan PT. Lambo Ulina pelaksana pembangunan jalan Cikumpay-Ciparay Rp. 87,6 M.
Bukan hanya menantang Arlan Marjan untuk diskusi terbuka, anggota DPRD yang baru bekerja 30 hari mengaku akan mengawal kasus ini ke LKPP dan APH agar mendapatkan kepastian hukum dengan tetap menjunjung tingi azas praduga tak bersalah.
"InsyaAllah dalam waktu dekat saya akan membuat laporan resmi ke LKPP dan KPK karena proses e-Katalog di provinsi Banten sangat berpotensi terjadinya korupsi seperti penunjukan langsung yang dilegalkan untuk anggaran yang sangat tidak rasional," pungkasnya.
(*/Red)
