MATACYBER.COM | Serang Banten, - Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Preservasi Jalan Serang-Pandeglang yang saat ini sedang dalam pelaksanaan, diduga kurangnya sebuah pengawasan dari satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Banten yakni PPK 1.2 dan Konsultan supervisi.
Pasalnya, dan juga berdasarkan Investigasi di lapangan dalam hal tersebut bahwa terlihat pada pelaksanaan Pemasangan Beton U-Dhit terlihat galian masih tergenang air yang tetap saja dilaksanakan pada pengerjaan pemasangan Beton U-Dhitnya, sehingga diduga ada unsur kelalaian dari pihak PPK 1.3 dan Konsultan Supervisi.
Hal tersebut juga dikatakan Aminudin, saat dijumpai di sekretariat Kantor LSM KPK - Nusantara, yang sekaligus merupakan ketua sekaligus Kordinator Koalisi Lembaga Banten Bersatu ( KOLEBBAT) Provinsi Banten.
"Kami juga sudah bersurat ke satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Banten perihal kegiatannya yang diduga tidak mementingkan Kuantitas dan kualitas dalan pengerjaanya, jelas Aminudin. Pasalnya kami juga telah melihat dua Minggu sebelumnya terlihat kegiatan tersebut tidak adanya mesin Alkon dalam pelaksanaan, dan terlihat terlalu dipaksakan dalam pemasangan U-Dhit tersebut sehingga dalam pekerjaan ini diduga tidak profesional atau dengan kata lain kurang berpengalaman dibidang penyedia jasa kontraktor yang sebagai pelaksana di Proyek Jalan Serang - Pandeglang tersebut," katanya.
"Kami sudah berkirim surat Audensi kepada pihak Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah 1 (satu) Propinsi Banten, dan sama sekali tidak ada jawaban seakan tidak mau mempertanggungjawabkan atas kelalaian pengawasannya dalam pekerjaan Preservasi jalan Serang - Pandeglang tersebut, yang mana Diduga pekerjaan yang sudah dilaksanakan item Pemasangan Beton U-Dhit tidak disesuaikan dengan gambar teknik pekerjaan yang sesuai KAK oleh penyedia jasa kontraktor tersebut," lanjut Aminudin.
"Saya heran papan informasi juga tidak terpasang dan seakan pekerjaan tersebut ada yang ditutup - tutupi," ungkapnya.
Sebagaimana hasil pantauan Investigasi media dan Lembaga dibenarkan adanya kegiatan tersebut diduga tidak disesuaikan dengan Kualitas dan kuantitas dalam pengerjaan'nya.
(*/Red)
